Jusuf Kalla: Pembentukan Densus Antikorupsi Belum Perlu

Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi (Densus Antikorupsi) oleh Kepolisian RI, belum perlu. Apalagi, kata JK, masalah korupsi di internal polisi juga banyak.

"Itu difokuskan dululah di KPK, dan KPK dibantu," kata Wapres JK di kantor Wakil Presiden di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2017. "Polisi juga banyak, juga masalah korupsi internal polisi."

Menurut Kalla, jika Densus Antikorupsi dibentuk bahkan sampai ke tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dikawatirkan akan menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat. Kondisi itu justru membahayakan di mana pejabat yang tidak ingin korupsi menjadi takut mengambil keputusan.


"Nanti kalau semua bisa tangkapin orang di mana saja, bisa habis juga itu pejabat," ujar Kalla.

Kalla mengatakan objektivitas dalam menjaga pemberantasan korupsi harus dijaga. Jangan hanya ingin memberatas korupsi semua disapu. Jika pejabat ketakutan mengambil keputusan, akibatnya bisa berpengaruh dalam proses pembangunan.

Karena itu, Kalla menilai pembentukan Densus Antikorupsi belum perlu. "Jadi, cukup, biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan, juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa," kata Kalla.

Pernyataan Kalla ini berbeda dengan juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo. Dalam keterangannya, Johan menyampaikan bahwa rencana pembentukan Densus Antikorupsi itu tidak perlu dipersoalkan. Sebab, menurut dia, konsen Presiden Joko Widodo adalah pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan cepat dan bersinergi dengan KPK dan Kejaksaan.

"Kalau Densus ini bisa sinergi dengan baik dengan KPK, kejaksaan, saya kira tidak ada yang perlu dipersoalkan," kata Johan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2017.

Johan mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah melaporkan kepada Jokowi soal rencana pembentukan Densus Antikorupsi. Menurut Johan, pembentukan Datasemen adalah kewenangan Polri. Konsen Jokowi yang pertama adalah bagaimana pemberantasan korupsi bisa diatasi dengan cepat dan masif. "Kedua harus ada sinergitas dengan KPK dan Kejaksaan," kata Johan.

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1025538/jusuf-kalla-pembentukan-densus-antikorupsi-belum-perlu

Gant

Subscribe to receive free email updates: